RAPAT EVALUASI KINERJA
Waipirit, 25 Juni 2020. Bertempat di ruang aula Pengadilan Agama Dataran Hunipopu diadakan rapat evaluasi kinerja. Adapun peserta terdiri dari seluruh pegawai Pengadilan Agama Dataran Hunipopu fungsional maupun struktural. Rapat dipimpin langsung oleh Keta Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Bapak Muhammad Hanafi, S.Ag. dan didampingi oleh sekretaris Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Bapak Samsudin Narahaubun, SH.
Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Bpk Muhammad Hanafi, S.Ag selalu mengingatkan agar disiplin kerja untuk selalu ditingkatkan, yang paling utama adalah disiplin masuk kantor dan disiplin dalam pengisian aplikasi SIPP. Selain itu Bapak Muhammad Hanafi, S.Ag mengingatkan agar ASN selalu meningkatkan kualitas SDM dengan memperhatikan dan mengikuti aturan sebagai ASN. Yang tidak kalah penting Bapak Muhammad Hanafi, S.Ag mengingatkan agar tugas-tugas kantor dilaksanakan sesuai dengan SOP.
Acara inti rapat evaluasi kinerja dibuka oleh sekretaris Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Bapak Samsudin Narahaubun, SH. Beliau menjelaskan mengenai penyerapan anggaran di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu. Selain itu beliau menjelaskan mengenai penambahan ruangan yang diperuntukkan untuk 3 hakim yang baru dilantik. Ruangan tersebut terletak di belakang ruang sidang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang sesuai dengan arahan dari PTA Ambon.
Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu mengenai evaluasi kinerja, antara lain menganai hakim pegawas bidang (hawasbid), update data APM dan implementasi ZI. Untuk hawasbid dikarenakan ada penambahan hakim baru di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu maka dalam tugas pengawasan internal dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu pengawasan administrasi persidangan, pengawasan administrasi umum (bag kepegawaian, bag perencanaan IT dan pelaporan, bag keuangan) dan pengawasan pelayanan public. Sebagai tindak lanjut dari rapat evaluasi kinerja maka dalam waktu dekat akan diadakan rapat yang khusus membahas mengenai update data APM. (tH_naro).
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
